Ajaib,Banyaknya Pemimpin Sumatera Utara Yang Terjerat Kasus Hukum

Sehabis mendengar kabar berita ditetapkannya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka, bersama istrinya Evi Susanti, yang diduga terlibat dalam pemberian suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,membuat saya ingin mencoba menulis artikel tentang betapa suburnya Provinsi tempat saya dilahirkan,hingga menjadi ajang korupsi. 

Praktik KKN (Korupsi,kolusi dan nepotisme) pada segala bidang di Sumatera Utara telah memasuki masa kronis.Provinsi yang saya cintai selalu saja mengalami kerancuan dalam posisi kepemimpinan.

Mulai dari Gubernur,Walikota,Bupati serta pejabat lainnya sepertinya silih berganti tersandung masalah hukum.pejabat yang dijadikan tersangka dan divonis karena korupsi telah menyebar di 33 kabupaten/kota daerah ini.

Bagaimana Sumatera Utara bisa berkembang,jika hampir di setiap periode kepemimpinan tersandung masalah hukum,mulai dari listrik yang terus krisis sejak 2004 hingga saat ini,pembangunan yang terkendala,pariwisata yang tidak terurus dan masih banyak lainnya.

Banyaknya pejabat Sumut yang terjerat kasus korupsi seperti membenarkan hasil survei Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menempat pejabat Sumatera Utara sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

Saya sangat prihatin kepada tanah kelahiran sayadan pastinya saya pribadi akan mencaci maki serta mengutuk para pejabat korup yang dipilih rakyat tersebut.

Berikut daftar panjang para pejabat koruptor di Sumatera Utara :

Kita mulai dari penahanan Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, oleh KPK terkait korupsi APBD Langkat 2007 silam.

Lalu kasus Gubernur jilid 2,Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penyuapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Juli 2015.

Lalu Kasus Walikota Medan, Sumatera Utara, Abdillah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran senilai 3 milyar rupiah pada APBD tahun 2004 lalu. Penetapan tersangka ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),dalam kasus ini Wakil Walikota Medan, Ramli Lubis. Bersama-sama dengan Walikota, juga turut menyelewengkan dana APBD Medan dan divonis 5 tahun penjara.

Kemudian kasus walikota medan jilid 2, Kejatisu menetapkan mantan Sekdakab Tapanuli Selatan yang yang saat itu menjabat Walikota Medan, Rahudman Harahap, menjadi tersangka korupsi APBD Tapanuli Selatan 2005.

KPK juga menahan Bupati Nias Binahati Benekdiktus Baeha pada 11 Januari 2011 dalam kasus korupsi dana bencana alam.

Lalu KPK menetapkan Mantan Walikota Siantar,RE Siahaan sebagai tersangka korupsi dana APBD sebesar Rp 10,5 miliar, sekitar Juli 2012. Atas dugaan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, menghukum RE penjara 8 tahun, denda Rp 100 juta dan dan membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp 7,7 miliar.

Dilanjutkan Mantan Walikota Tanjung Balai, dr H Sutrisno Hadi SpOG ,Sejak tahun 2008 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Musabaqah Tilawatil Quran di Sumatera Utara  sebesar Rp 5,6 miliar. pada tanggal 30 November 2011, Sutrisno Hadi meninggal.

Lanjut lagi Bupati Tobasa, Monang Sitorus,Divonis 1 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana Rp 3 miliar dana Kas Pemerintah Kabupaten Tobasa.

Untuk Kepala Dinas dan Camat

Induk Perusahaan Google Temui Pejabat Pajak Indonesia

Jakarta - Eksekutif senior Alphabet, induk perusahaan Google, dari kantor pusat Asia Pasifik dikabarkan telah bertemu dengan pejabat kantor pajak Indonesia. Demikian dikabarkan sumber terkait yang dikutip detikINET dari Reuters.Kedatangan para bos Alphabet itu adalah...

Agar Tak Dikejar Pajak, Selebgram Hingga Youtubers Bisa Ikut Tax Amnesty

Malang - Selebgram hingga youtubers diincar untuk membayar pajak. Namun, jika mereka selama ini tidak pernah lapor dan membayar pajak, maka bisa mengikuti program tax amnesty yang sedang bergulir saat ini."Kalau mereka sudah lama nggak pernah lapor dan nggak pernah...

Amnesti Pajak Sumbang Kenaikan Rasio Pajak 1,08% Terhadap PDB

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede mengatakan, pelaksanaan amnesti pajak pada tahun ini akan meningkatkan rasio pajak 1,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dan ini merupakan bentuk usaha pemerintah agar...

Keluhan Pegawai Pajak untuk Sri Mulyani Soal Penangkapan KPK

Jakarta - Penangkapan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus suap memicu kekecewaan banyak pihak, khususnya para pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang selama ini menjunjung...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *