Menkeu Antisipasi Rencana Ditjen Pajak Pisah dari Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah mengantisipasi anggaran apabila rencana pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) betul-betul terealisasi. Rencana pemisahan tersebut masuk dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tahun ini.

“Kami akan antisipasi itu (anggaran), karena dari RUU KUP telah menyampaikan ada rencana itu (pemisahan),” ucap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Dia menuturkan, pemerintah akan segera melakukan penyesuaian apabila anggota dewan menyetujui RUU KUP. Terkait apakah Ditjen Pajak akan langsung ‘cerai’ dari Kemenkeu ataukah membutuhkan masa transisi, hal itu akan dibahas antara pemerintah dan DPR terkait RUU KUP.

“Yang penting bagaimana proses pembentukan badan itu betul-betul memperkuat dan akuntabilitas semakin baik, sehingga pengelolaan penerimaan perpajakan lebih efektif,” tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani menjelaskan, sekarang ini pemerintah sedang menjalani reformasi perpajakan. Ada empat hal penting, pertama mengenai legislasi berupa peraturan perundang-undangan yang harus diubah, antara lain UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai.

Hal kedua, terkait sistem IT basis data yang membutuhkan anggaran besar. Kebutuhan pendanaan itu sudah masuk di APBN 2017 dan 2018. Ketiga, memperbaiki proses bisnis dan struktur organisasi dan terakhir, menyangkut sumber daya manusia termasuk persoalan kompetensi dan reward.

“Apabila Ditjen Pajak nantinya menjadi badan, kalau empat hal ini bisa dijalankan dengan baik, maka Ditjen Pajak akan menjadi badan yang lebih baik dan efektif. Kita tidak bisa menunggu jadi badan dulu, baru melakukan reformasi sehingga kita harus memperbaiki substansinya,” ia menerangkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani mengungkapkan, antisipasi atau penyesuaian anggaran apabila Ditjen Pajak menjadi badan penerimaan dan terpisah dengan Kemenkeu, maka akan mengambil anggaran dari pagu indikatif yang sudah ada.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 6,21 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

“Minimal dari pagu yang sudah ada, di split. Minimal ya, tapi kan kami belum tahu implementasi-nya karena butuh waktu. Isunya kan sebenarnya substansinya bukan pemisahannya, bagaimana memperbaiki semua secara lengkap dulu. Pindah tidak pindah gampang, tapi bagaimana manajemen pajak sehingga penerimaan makin baik,” kata Askolani.

Sayang, Askolani tidak menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. “Belum, UU saja belum dibahas. Tapi kan pagu Rp 6 triliun lebih, ya bisa di split dari situ. Kalau ada kurang-kurang, lihat nanti,” ujar Askolani.

Sumber : liputan6.com | 14 Juni 2017

Baca Juga Artikel Terkait :

Advertisement


Induk Perusahaan Google Temui Pejabat Pajak Indonesia

Jakarta - Eksekutif senior Alphabet, induk perusahaan Google, dari kantor pusat Asia Pasifik dikabarkan telah bertemu dengan pejabat kantor pajak Indonesia. Demikian dikabarkan sumber terkait yang dikutip detikINET dari Reuters.Kedatangan para bos Alphabet itu adalah...

Agar Tak Dikejar Pajak, Selebgram Hingga Youtubers Bisa Ikut Tax Amnesty

Malang - Selebgram hingga youtubers diincar untuk membayar pajak. Namun, jika mereka selama ini tidak pernah lapor dan membayar pajak, maka bisa mengikuti program tax amnesty yang sedang bergulir saat ini."Kalau mereka sudah lama nggak pernah lapor dan nggak pernah...

Amnesti Pajak Sumbang Kenaikan Rasio Pajak 1,08% Terhadap PDB

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede mengatakan, pelaksanaan amnesti pajak pada tahun ini akan meningkatkan rasio pajak 1,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dan ini merupakan bentuk usaha pemerintah agar...

Keluhan Pegawai Pajak untuk Sri Mulyani Soal Penangkapan KPK

Jakarta - Penangkapan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus suap memicu kekecewaan banyak pihak, khususnya para pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang selama ini menjunjung...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *