Pemerintah Revisi Saldo Minimum Wajib Lapor Pajak jadi Rp1M

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengubah besaran minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan bank kepada Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nurfransa Wira Sakti menjelaskan keputusan tersebut mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha.

“Dengan perubahan batasan minimum tersebut menjadi Rp1 miliar, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening diperbankan saat ini,” ujar Nurfransa dalam keterangan resmi, Rabu malam (7/6).

Pemerintah menurut dia, telah mendengarkan dan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilkukan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), setra memperhatikan aspek kemudahan administrasi bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Pemerintah pun menurut dia, menegaskan agar masyarakat tak perlu resah dan khawatir karena penyampaian informsi keuangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, saldo yang dilaporkan tak akan serta merta dikenakan pajak.

Adapun tujuan pelaporan informasi keuangan ini adalah untuk mendapat informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.

“Pemerintah menjamin kerahahasaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak),” terangnya.

Dia pun menegaskan, bagi petugas pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan terkait pelaporan data tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan kewajiban perbankan untuk melaporkan seluruh rekening nasabah domestik yang memiliki agregat saldo paling sedikit Rp200 juta yang dimiliki oleh orang pribadi. Kewajiban tersebut disebut tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2017 tersebut.

Sumber : cnnindonesia.com | Kamis, 08/06/2017

Baca Juga Artikel Terkait :

Advertisement


Induk Perusahaan Google Temui Pejabat Pajak Indonesia

Jakarta - Eksekutif senior Alphabet, induk perusahaan Google, dari kantor pusat Asia Pasifik dikabarkan telah bertemu dengan pejabat kantor pajak Indonesia. Demikian dikabarkan sumber terkait yang dikutip detikINET dari Reuters.Kedatangan para bos Alphabet itu adalah...

Agar Tak Dikejar Pajak, Selebgram Hingga Youtubers Bisa Ikut Tax Amnesty

Malang - Selebgram hingga youtubers diincar untuk membayar pajak. Namun, jika mereka selama ini tidak pernah lapor dan membayar pajak, maka bisa mengikuti program tax amnesty yang sedang bergulir saat ini."Kalau mereka sudah lama nggak pernah lapor dan nggak pernah...

Amnesti Pajak Sumbang Kenaikan Rasio Pajak 1,08% Terhadap PDB

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede mengatakan, pelaksanaan amnesti pajak pada tahun ini akan meningkatkan rasio pajak 1,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dan ini merupakan bentuk usaha pemerintah agar...

Keluhan Pegawai Pajak untuk Sri Mulyani Soal Penangkapan KPK

Jakarta - Penangkapan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus suap memicu kekecewaan banyak pihak, khususnya para pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang selama ini menjunjung...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *